Jumlah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Grobogan pada tahun 2018 sudah cukup menggembirakan. Hal itu terungkap dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan program KUR/SIKP di Kabupaten Grobogan oleh Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jateng, Selasa (30/10/2018).

Dari data yang ada, realisasi penyaluran KUR total plafon/akad Rp 593.983.735.520, total outstanding Rp 451.689.551.742 yang disalurkan pada 31.975 debitur.

KUR yang disediakan saat ini ada empat jenis. Yakni, KUR Mikro, KUR Ritel, KUR TKI, dan UMI 990.

Dari penyaluran KUR yang sudah dilakukan, paling banyak ada pada jenis KUR Mikro. Yakni, total plafon/akad Rp 432.055.645.520, total outstanding Rp 322.104.864.939 yang disalurkan pada 30.077 debitur.

Kabag Perekonomian Setda Grobogan Pradana Setyawan mengungkapkan, akses penerima KUR diberikan pada beberapa sasaran. Yakni, UMKM yang produktif, calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri, anggota keluarga yang berpenghasilan tetap dan TKI yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

“Untuk UMKM produktif yang dibiayai dengan program KUR ada lima jenis. Masing-masing pada sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Penyaluran KUR ini bunganya sebesar 7 persen,” jelasnya.

Menurutnya, untuk wilayah Grobogan, ada sembilan bank penyalur KUR. Yakni, BRI, Bank Mandiri, BNI 1946, Bank Artha Graha, Bank BPD Jateng, BRI Syariah, BCA, BTN, dan TCBC Bank.

“Dalam FGD ini, semua pimpinan bank penyalur KUR kita undang. Selain itu, ada perwakilan dari OPD pembina UMKM, dan perwakilan nasabah KUR,” tambah pejabat yang akrab disapa Danis itu.

Sementara itu, perwakilan dari Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jateng Nur Azizah menyatakan, dalam program Nawa Cita yang dicanangkan pemerintah, salah satunya adalah meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Guna mendukung keberhasilan program tersebut maka diperlukan akselerasi atau percepatan pertumbuhan ekonomi nasional di segala bidang usaha. Diantaranya adalah peningkatan daya saing UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar atau naik kelas, melalui beberapa upaya. Yakni, peningkatan SDM, akses dan skema pembiayaan, nilai tambah produk dan perluasan pemasaran, serta penguatan kelembagaan usaha. Satu lagi adalah kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha.

Dalam kesempatan itu, Nur Azizah meminta pada bank penyalur KUR melakukan beberapa hal. Antara lain, pro aktif menawarkan program KUR, mendorong tumbuhnya wirausahawan baru dan memprioritaskan penyaluran KUR untuk usaha yang produktif.

Sedangkan pada OPD pembina UMKM juga diminta untuk meningkatkan pembinaan UMKM. Pimpinan OPD juga diminta melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha terhadap UMKM khususnya penerima KUR untuk memastikan pinjaman digunakan sesuai dengan peruntukkannya.

“Kepada OPD pembina UMKM kami harapkan untuk melakukan identifikasi data UMKM sebagi calon penerima KUR potensial dan selanjutnya disampaikan kepada user/admin Sstem Informasi Kredit Program (SIKP) di Bagian Perekonomian Setda Grobogan. Dengan adanya database ini akan memudahkan bagi perbankan untuk menindaklanjuti penyaluran KUR,” imbuhnya.