DPRD Grobogan melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mengusulkan dua raperda inisiatif atau usulan dari anggota dewan. Yakni, Raperda mengenai penyelenggaraaan penanaman modal dan penyelenggaraan pendidikan.

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Grobogan HM Misbach menyatakan, usulan tersebut merupakan hak dan kewenangan DPRD dalam proses penyusunan kebijakan daerah, khususnya pembentukan peraturan daerah. Pengajuan dua usulan tersebut menjadi semangat anggota DPRD Grobogan untuk membantu pembangunan daerah.

“Kedua perda tersebut telah dibahas bersama dengan SKPD terkait, Tim Penyusun Perda 2018, serta tim dari Kemenkumham sebagai tenaga ahli dan tenaga perancang. Berbagai elemen masyarakat juga kita undang dalam rapat dengar pendapat beberapa hari lalu,” ujar Misbach dalam rapat paripurna ke-29, Senin (15/10/2018).

Misbach menjelaskan, latar belakang pengusulan raperda inisiatif penyelenggaraan penyertaan modal adalah agar penanaman modal di Kabupaten Grobogan dapat berjalan lebih optimal. Misalnya, mengenai pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal harus di atur dengan perda supaya bisa meningkatkan investasi.

Untuk usulan raperda tentang penyelenggaraan pendidikan dilakukan seiring adanya ketentuan UU No 23 tahun 2014 yang mengamanatkan adanya pembagian urusan pemerintah yang bersifat konkruen antaran pusat, provinsi dan kabupaten. Kemudian, latar belakang lainnya adalah adanya perubahan PP yang belum dicantumkan dalam Perda No 2 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pendidikan, yakni PP No 19 tahun 2017, PP No 74 ahun 2008, PP No 2 tahun 2018.